Kriteria penerima BSU 2026 mencakup kewarganegaraan Indonesia, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta batas upah tertentu. Pekerja yang ditetapkan sebagai penerima mendapat Rp900.000 sekaligus, bukan transfer bulanan.
Ketentuan tersebut diatur melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menekankan ketepatan sasaran bantuan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/11/2026). Sementara itu, menu Cek NIK pada portal BSU masih dalam proses dan belum bisa digunakan.
Panduan ini menjelaskan syarat, penyesuaian batas gaji, prioritas PKH, jadwal penyaluran, serta persiapan sebelum pengecekan dibuka.
Kriteria Penerima BSU 2026 dan Kelompok yang Dikecualikan
Penerima BSU 2026 harus memenuhi persyaratan identitas, kepesertaan, dan penghasilan secara bersamaan. Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja tidak otomatis membuat seseorang menerima bantuan. Pemerintah juga mengecualikan kelompok pekerjaan tertentu serta menetapkan prioritas berdasarkan status penerimaan PKH sebelum bantuan disalurkan pada tahun anggaran berjalan.
- Berstatus WNI dan mempunyai NIK. Nomor Induk Kependudukan menjadi bukti identitas kewarganegaraan calon penerima.
- Aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Kepesertaan yang dimaksud adalah kategori Penerima Upah (PU).
- Memenuhi batas penghasilan. Batas umum sebesar Rp3,5 juta per bulan, dengan penyesuaian menurut UMK atau UMP sesuai ketentuan.
- Bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri. Ketiga kelompok tersebut dikecualikan dari penerimaan BSU.
- Prioritas bagi pekerja yang tidak sedang menerima PKH. Status ini diperhatikan pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU.
Dasar hukumnya adalah Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja/buruh. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama petunjuk teknis pelaksanaannya.
Batas Gaji BSU Tidak Selalu Berhenti di Rp3,5 Juta
Gaji di atas Rp3,5 juta tidak selalu menutup peluang menerima BSU. Untuk wilayah dengan UMK lebih tinggi, batas penghasilan mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas sampai ratusan ribu rupiah penuh. Jika daerah tidak menetapkan UMK, penghitungan menggunakan UMP dengan mekanisme pembulatan serupa.
| Kondisi Wilayah | Acuan Batas Upah |
|---|---|
| UMK tidak melebihi Rp3,5 juta | Batas umum Rp3,5 juta per bulan. |
| UMK lebih tinggi daripada Rp3,5 juta | Mengikuti UMK, kemudian dibulatkan ke atas sampai ratusan ribu rupiah penuh. |
| Daerah tidak menetapkan UMK | Menggunakan UMP dengan ketentuan pembulatan yang sama. |
Contohnya, UMK Kabupaten Murung Raya sebesar Rp3.998.046 dibulatkan menjadi Rp4.000.000 untuk batas upah BSU. Angka tersebut bukan batas nasional yang berlaku bagi semua pekerja.
Penghasilan yang Dihitung Adalah Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap
Penilaian menggunakan upah terakhir dalam data BPJS Ketenagakerjaan yang dilaporkan pemberi kerja. Komponennya meliputi gaji pokok ditambah tunjangan tetap, bukan semata-mata angka penghasilan yang disampaikan sendiri oleh pekerja.
Karena itu, saat membandingkan penghasilan dengan batas BSU, perhatikan komponen dan data pelaporannya. Melihat gaji pokok saja dapat menghasilkan kesimpulan keliru apabila Anda juga menerima tunjangan tetap.
Prioritas PKH Berbeda dengan Larangan Menerima BSU
Pekerja yang tidak sedang menerima PKH menjadi kelompok prioritas BSU 2026. Rumusan ini berbeda dari pengecualian tegas terhadap ASN, TNI, dan Polri. Prioritas juga tidak berarti semua pekerja nonpenerima PKH otomatis lolos, sebab persyaratan kepesertaan, identitas, dan penghasilan tetap berlaku dalam penetapan penerima.
Jangan mengubah ketentuan tersebut menjadi larangan bagi siapa pun yang pernah menerima bantuan sosial. Yang diperhatikan adalah status PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan, bukan seluruh riwayat bantuan sepanjang hidup pekerja.
Bedakan tiga hal: memenuhi syarat berarti sesuai kriteria; masuk prioritas berarti mendapat pengutamaan; menjadi penerima berarti telah melalui proses penetapan.
Nominal, Jadwal, dan Status Layanan per 9 November 2026
BSU 2026 bernilai Rp300.000 per bulan untuk Oktober, November, dan Desember. Pembayarannya digabung menjadi Rp900.000 per penerima. Penyaluran direncanakan pada November–Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Periode bantuan tersebut perlu dibedakan dari tanggal dana masuk kepada masing-masing pekerja.
Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, menyampaikan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker yang dikutip Sabtu (7/11/2026): “BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,”
| Aspek | Status per 9 November 2026 |
|---|---|
| Aturan dan nominal | Diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026; total Rp900.000 untuk tiga bulan, dibayar sekaligus. |
| Periode bantuan | Oktober–Desember 2026. |
| Rencana penyaluran | November–Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. |
| Tanggal penerimaan individual | Kemnaker belum mengumumkan tanggal transfer untuk masing-masing penerima. |
| Menu Cek NIK | Sudah ditampilkan di portal BSU, tetapi layanan masih dalam proses dan belum dapat digunakan. |
| Waktu aktivasi pengecekan | Kemnaker belum mengumumkan kapan layanan Cek NIK mulai berfungsi. |
Pemerintah menyiapkan Rp11,97 triliun dari APBN dengan sasaran sekitar 13,30 juta pekerja. Angka sasaran program bukan jaminan bahwa setiap peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan akan menerima bantuan.
Penetapan Penerima Menggunakan Data BPJS, Bukan Pendaftaran Mandiri
Pekerja tidak perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan BSU. Pasal 7 Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengatur penggunaan data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar calon penerima. Data tersebut menjalani verifikasi dan validasi sebelum masuk proses penetapan. Artinya, kepesertaan aktif merupakan pintu awal, bukan hasil akhir.
- BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan data kepesertaan aktif untuk calon penerima bantuan.
- BPJS Ketenagakerjaan memverifikasi dan memvalidasi kesesuaian data dengan persyaratan BSU.
- Daftar calon penerima hasil pemeriksaan disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan penerima bantuan.
- Dana disalurkan kepada penerima melalui mekanisme program yang ditentukan pemerintah.
Dalam siaran pers yang sama, Indah mengingatkan: “Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,”
Pesan tersebut menegaskan pentingnya data yang sesuai kondisi sebenarnya. Jika Anda menemukan perbedaan identitas, informasi pekerjaan, atau upah, tanyakan prosedur koreksi melalui kanal resmi terkait.
Panduan Memantau Cek NIK dan Menyiapkan Data
Portal BSU Kemnaker sudah menampilkan gambaran alur pengecekan, yaitu membuka situs lalu memilih menu Cek NIK Penerima. Namun, keberadaan menu tidak sama dengan layanan yang sudah berfungsi. Gunakan portal untuk memantau pengumuman, sementara persiapkan data identitas dan kepesertaan agar sesuai ketika pengecekan tersedia.
- Buka portal resmi BSU Kemnaker melalui browser di ponsel atau komputer.
- Perhatikan bagian Langkah Pengecekan Resmi dan menu Cek NIK Penerima yang ditampilkan.
- Baca pemberitahuan mengenai kesiapan layanan. Selama masih dalam proses, menu tersebut belum menghasilkan pengecekan status penerima.
- Siapkan NIK dan cocokkan identitas dengan dokumen resmi. Periksa pula informasi kepesertaan serta upah yang dilaporkan.
- Jika membutuhkan penjelasan, hubungi pusat layanan Kemnaker di 1500-630.
Jangan menyimpulkan Anda ditolak hanya karena layanan pengecekan belum berfungsi. Jika kelak terdapat ketidaksesuaian status, periksa data dan ikuti petunjuk resmi mengenai verifikasi atau pemutakhiran.
Hindari Tertukar dengan Syarat BSU 2021 dan 2025
Syarat BSU berubah mengikuti periode program. Informasi tentang PPKM, kepesertaan sampai Juni 2021, atau kepesertaan sampai April 2025 tidak boleh langsung dipakai untuk menilai kelayakan tahun 2026. Begitu pula nominal bantuan tahun sebelumnya: penerimaan pada satu periode tidak menjamin penerimaan pada periode berikutnya.
Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 mengatur persyaratan masa pandemi, termasuk wilayah PPKM level 3–4 dan prioritas sektor usaha tertentu. Pasal 3A juga memuat prioritas terkait Kartu Prakerja, PKH, serta BPUM. Ketentuan lama ini bukan daftar syarat BSU 2026.
Sementara itu, Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 menggunakan batas kepesertaan April 2025. Nominal program tersebut Rp600.000 untuk dua bulan. Untuk tahun 2026, gunakan batas kepesertaan Agustus dan total bantuan Rp900.000 sesuai ketentuan terbaru.
Klarifikasi Kemnaker pada Januari 2026 mengenai ketiadaan kebijakan BSU saat itu juga memiliki konteks waktu. Jangan memperlakukannya sebagai pengumuman terbaru setelah terbitnya aturan program 2026.
Waspadai Link Pendaftaran dan Permintaan Data Pribadi
Kemnaker mengingatkan masyarakat agar menggunakan kanal resmi dan tidak menyerahkan data melalui link yang tidak terverifikasi. Tawaran pendaftaran mandiri perlu diwaspadai karena penentuan calon penerima menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Jangan mengikuti instruksi hanya karena sebuah pesan mencantumkan logo pemerintah atau menjanjikan pencairan bantuan.
- Periksa alamat situs sebelum memasukkan NIK atau identitas lainnya.
- Jangan membagikan password, PIN, kode OTP, atau data perbankan kepada pengirim pesan yang tidak terverifikasi.
- Cocokkan kabar pencairan dengan pengumuman Kemnaker sebelum meneruskannya kepada orang lain.
- Jika sudah ditetapkan sebagai penerima, ikuti prosedur penyaluran yang berlaku, termasuk langkah tambahan apabila memang dipersyaratkan.
Periksa Kelayakan, Lalu Tunggu Penetapan Resmi
Inti kriteria penerima BSU adalah kesesuaian identitas, kepesertaan PU hingga Agustus 2026, batas upah, dan status pekerjaan. Perhatikan penyesuaian UMK/UMP serta bedakan prioritas nonpenerima PKH dari pengecualian ASN, TNI, dan Polri.
Langkah yang dapat Anda lakukan sekarang ialah mencocokkan data kepesertaan dan penghasilan, kemudian memantau portal Kemnaker. Memenuhi syarat merupakan dasar penilaian; penetapan penerima dan penyaluran dana tetap mengikuti proses resmi.
Ikuti aksel.co.id
